Bandung, Journal367 — Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap warga RW 11 Kelurahan Taman Sari pada Kamis 12 Desember 2019 lalu telah mencoreng penghargaan Kota Peduli HAM yang diraih Kota Bandung. Front Mahasiswa Hukum Bandung mengutuk keras tindakan penggusuran tersebut. Front Mahasiswa Hukum Bandung menilai penggusuran yang dilakukan Pemkot Bandung bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Penggusuran ini dianggap sebagai bentuk kesewenangan penguasa yang dimulai dengan surat pemberitahuan terkait penggusuran dari Pemkot Bandung pada 9 Desember 2019 namun baru disampaikan pada 11 Desember 2019 petang. Isi surat tersebut mencantumkan perintah kepada warga untuk membongkar bangunan yang dimilikinya secara mandiri namun tidak ada keterangan batas waktu yang diberikan bagi warga dan tidak ada keterangan bahwa aparat akan melakukan pengosongan dan penghancuran rumah warga. Hingga kenyataanya pada 12 Desember 2019 Satpol PP mendatangi Ketua RW 11 untuk segera mengosongkan lokasi dan tanpa adanya advokasi serta audiensi, Satpol PP langsung melakukan penggusuran.

Pemkot Bandung mengklaim sebagai pemilik sah atas tanah, padahal tidak bisa membuktikan surat sah kepemilikan atas tanah tersebut. Merujuk UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, seharusnya negara memberikan sertifikat hak atas tanah kepada warga yang telah menempati dan mengelola untuk kehidupan selama lebih dari 30 tahun.

Dari keterangan warga, proses pembuatan sertifikat hak atas tanah ini dipersulit. Menurut Abram Demas, Ketua HMFH Unikom, ini tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terjadi transaksi antara pihak pemerintah dengan pihak investor. “Ini sangat mengkhianati semangat UU Pokok Agraria dan Konstitusi. Karena telah dijelaskan bahwa rakyat berhak atas bumi, air, dan kekayaan alam yang ada dalam bumi pertiwi ini untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri,” ucap Abram.

Seorang warga RW 12, Malik, menuturkan bahwa Satpol PP yang berjumlah 100 personel bertindak represif. Selain Satpol PP ternyata Pemkot Bandung juga menggenapi kekuatan dengan mengerahkan dalmas kepolisian yang juga menjadi pemicu perlawanan dari warga yang pada akhirnya menimbulkan korban luka-luka dari warga, anak-anak, balita hingga pers.

Ibu Silvia, warga RW 11, mengaku bahwa anaknya terpaksa tidak bersekolah dan suaminya mengalami luka-luka akibat kekerasan dari aparat. Perihal kabar adanya uang kontrakan (uang kontrakan Pak Ambas Apus), Ibu Silvia mengatakan bahwa tidak semua mengetahui tentang uang tersebut. Warga mengetahui uang tersebut setelah terjadinya kejadian penggusuran.

Ketua BEM FSH UIN SGD, Syahrianda Juhar, mengatakan bahwa Aparat seharusnya melindungi warga bukan membuat warga terluka. “Propam Polda Jabar harus segera menindak tegas aparat yang melakukan tindakan kekerasan saat penggusuran karena bertentangan dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Pasal 10 No. 8 Tahun 2009,” ucap Juhar.

Penggusuran yang terjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Wakabid Pemuda dan Olahraga BEM FH Unpas, Rechanda, menuturkan bahwa Pemkot Bandung telah gagal memberikan keadilan karena melakukan perampasan ruang hidup warga RW 11 Taman Sari. “Pemkot Bandung tidak menghormati proses pengadilan di PTUN. Ini sangat mencederai keadilan. Juga, surat eksekusi yang dimiliki Pemkot Bandung tidak memiliki kekuatan hukum,” lanjut Rechanda.

Front Mahasiswa Hukum Kota Bandung mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk segera mencabut penghargaan Bandung sebagai Kota Peduli HAM. Menteri Luar Negeri SEMA STHB, Eka Dharmayudha, menilai penghargaan tersebut tidak sesuai dengan kondisi faktual kota Bandung. Penggusuran paksa yang terjadi menjadi bukti bahwa Kota Bandung tak layak mendapatkan predikat sebagai Kota Peduli HAM. “Kalau pengertian HAM masih sama, maka harus segera dicabut. Tetapi bila pengertiannya telah mengalami pergeseran menjadi Hotel Apartemen Mall, maka penghargaannya sudah tepat,” tutup Eka.

Front Mahasiswa Hukum Bandung adalah gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Bandung yang terdiri dari Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, BEM FH Universitas Pasundan, BEM FSH Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dan BEM FH Universitas Langlangbuana.

Sumber: hasil liputan tim Journal367, CNN Indonesia, Tempo.co, pernyataan sikap LBH Bandung, dan pernyataan Front Mahasiswa Hukum Kota Bandung
Tim liputan: Nun, Aldi, dan Vini
Editor: Destalia
Videographer: Allyfia