Kriminalitas Meningkat Selama Pandemi, Bagaimana Sudut Pandang Dosen Praktik Pekerjaan Sosial (Peksos) Koreksional Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos Bandung). Ilustrasi (Journal367/Reza)

Poltekesos, Journal367 — Semenjak diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta dan di beberapa daerah lain di Indonesia, terjadi peningkatan angka kriminalitas. Berdasarkan berita yang dilansir dari Kompas.com, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengungkapkan bahwa adanya peningkatan angka kriminalitas sebesar 10 persen di wilayah Jadetabek selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga April 2020. Angka kriminalitas di Jakarta meningkat 10 persen selama pandemi Covid-19. Pola kejahatan yang seringkali terjadi selama PSBB atau masa pandemi Covid-19 bergeser sasaran. Kejahatan seperti perampokan, pencurian kendaraan bermotor atau begal beralih sasaran dari perumahan ke toko swalayan dan wilayah pertokoan. Banyak pula yang beranggapan bahwa masalah keamanan ini juga timbul dari mantan narapidana yang dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Bapak Zaenal Hakim, Ph.D., selaku Dosen Praktik Pekerjaan Sosial (Peksos) koreksional Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung, seseorang melakukan tindakan kriminal di masyarakat bisa disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya, secara psikologis seseorang memiliki kepribadian yang menyimpang dimana seseorang tersebut mengalami stres berat sehingga cenderung melakukan penyimpangan dan mengarah kepada tindakan yang kriminal. Selain itu, sikap mental yang rendah karena kemampuan intelektual yang kurang sehingga mudah terpengaruh dan terbawa arus pergaulan ke arah kehidupan yang gelap dan menjadi pelaku kejahatan. Kondisi-kondisi anomi tersebut juga memengaruhi seseorang melakukan tindakan kejahatan.

“Seorang penjahat yang sudah jera ketika sudah bebas namun belum mempunyai kemampuan atau modal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, kondisi tersebut dapat menimbulkan kehilangan pegangan, sehingga mengalami situasi yang rawan terpengaruh kembali berbuat kejahatan,” ungkap Bapak Zaenal.

Lebih lanjut, Bapak Zaenal Hakim menuturkan, adapun faktor eksternal antara lain faktor ekonomi, agama, dan sosial. Faktor ekonomi dapat terlihat pada saat masa pandemi ini, yaitu sulit mendapatkan pekerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, daya beli masyarakat yang turun, harga barang-barang naik, dan urbanisasi.

Sedangkan faktor agama yaitu ketika seseorang kurang mendapat didikan nilai dan norma agama sehingga mudah terjerumus ke perbuatan jahat. Lalu faktor sosial seperti pengaruh lingkungan sebaya, salah pergaulan, informasi yang diperoleh dari bacaan dan tontonan tentang kejahatan, dan penegakan hukum yang tidak adil juga bisa mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

Dari faktor-faktor di atas, Bapak Zaenal Hakim melihat bahwa situasi pandemi Covid-19 yang terjadi sekarang ini bisa mendorong naiknya tindakan kriminal di masyarakat. Aparat hukum yang sibuk membantu penanganan Covid-19 dapat terdistraksi dan celah inilah yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kejahatan. Kondisi ini bisa semakin memburuk apabila pemerintah tidak mengambil tindakan.

Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Zaenal, Ibu Dra. Endah Dwi Winarni, M.Si yang juga merupakan Dosen Praktik Peksos Koreksional Poltekesos Bandung mengungkapkan bahwa meningkatnya kriminalitas di masa PSBB ini salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi. Menanggapi berita terkait pola kejahatan yang bergeser sasaran selama PSBB, Ibu Endah menuturkan bahwa itu disebabkan karena kurangnya pengawasan sehingga pelaku kejahatan mencari tempat-tempat yang sepi. Misalnya, toko swalayan yang menyediakan kebutuhan pokok merupakan sasaran empuk untuk dijarah karena kurangnya pengamanan. Sasaran tempat lain yang sepi pengunjung seperti wilayah perkantoran memungkinkan terjadinya kejahatan.

Terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana di tengah wabah Covid-19, Bapak Zaenal mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan keputusan yang baik karena bertujuan untuk mencegah penularan Covid-19 di Lapas. “Kita tahu bahwa saat ini kapasitas Lapas di berbagai daerah mengalami over kapasitas. Maka dari itu Kemenkumham mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana lebih cepat dari yang seharusnya atau yang disebut dengan Program Asimilasi Narapidana,” tambah Bapak Zaenal.

Asimilasi narapidana adalah proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat-syaratnya adalah narapidana harus berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 bulan terakhir, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani 1/2 masa pidana atau 2/3 masa pidana.

“Namun kasus yang terjadi sekarang adalah belum lama mereka dibebaskan mereka sudah melakukan tindakan kejahatan yang sama atau yang lebih canggih lagi. Saya melihat hal ini dari segi pelayanan koreksional yang mereka alami di Lapas, dalam konteks koreksional para narapidana tidak hanya mendapatkan hukuman akibat kejahatan yang dilakukannya saja (pendekatan punitive), akan tetapi mereka juga berhak mendapatkan pelayanan pembinaan, konseling perubahan perilaku, dan rehabilitasi sosial (pendekatan rehabilitatif),” lanjutnya.

Menurutnya, selain hukuman penjara, para narapidana atau yang selanjutnya disebut sebagai warga binaan, harus mendapatkan pelayanan konseling, pendidikan dan keterampilan, latihan kerja, dan program asimilasi. Pendekatan ini sesuai dengan konteks praktik pekerjaan sosial koreksional dimana fokus utamanya ada pada komponen koreksional rehabilitative/treatment. Proses koreksional adalah proses penyelenggaraan hukuman sedemikian rupa sehingga pelanggar hukum menjadi corrected atau ‘terkoreksi’. Koreksional adalah proses total untuk membantu orang yang telah melanggar hukum untuk di rehabilitasi.

“Pekerja sosial dapat berperan dalam proses rehabilitasi sehingga memungkinkan mereka dapat kembali berfungsi sosial dengan baik di keluarga dan lingkungan masyarakat. Selama di Lapas atau di Balai Pemasyarakatan (Bapas), pada masa program asimilasi (parole) fungsi ini dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK),” ujar Bapak Zaenal.

Lalu, apakah peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di tengah pendemi saat ini berhubungan dengan kebijakan pembebasan para narapidana? Seperti yang dituturkan oleh Ibu Endah, akan ada hubungannya apabila yang melakukan kejahatan adalah para mantan warga binaan yang dibebaskan. Para mantan warga binaan yang telah dibebaskan belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat, sedangkan kebutuhan minimal untuk dirinya sendiri tidak bisa dipenuhi. Akibatnya, mereka melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian.

“Untuk mengantisipasi kejahatan yang marak terjadi pada saat ini, di lingkungan saya sudah diimbau oleh pihak RT, RW, dan kelurahan untuk tetap waspada. Hal ini terkait dengan keamanan, terutama karena program asimilasi yang dijalankan oleh Kemenkumham. Warga diimbau untuk waspada apabila ada orang asing melakukan gerak-gerik mencurigakan bisa dilaporkan ke pihak keamanan. Kondisi ini bisa dikatakan mereka mengalami situasi anomi,” jelas Bapak Zaenal.

Selain antisipasi yang dilakukan di lingkungan tempat tinggal Bapak Zaenal, Ibu Endah juga menawarkan solusi yang bisa dilakukan pemerintah, swasta, dan masyarakat yaitu dengan saling bahu-membahu mengurangi tingkat kriminalitas. Pemerintah sudah memberikan program-program bantuan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, menurutnya, masih ada yang belum terjangkau, entah datanya yang keliru atau kendala lainnya.

Pemerintah berusaha sebaik mungkin agar semua sasaran bisa mendapatkan bantuan pemerintah. Ibu Endah menambahkan bahwa pihak swasta juga memberikan uluran bantuan melalui program CSR dan bantuan-bantuan lain yang rutin dilakukan. Masyarakat pun ikut memberikan banyak bantuan, terbukti banyak sekali di masa pandemi ini masyarakat sekitar lingkup RT dan RW memberikan bantuan melalui pemberian sembako dan sayur-sayuran yang ditaruh di pagar rumah masing-masing.

Namun, bantuan-bantuan tersebut belum tersentuh untuk mantan warga binaan. Biasanya, mereka masih malu untuk keluar rumah. “Pemerintah sebaiknya turun langsung membantu warga binaan melalui Bapas untuk memberikan bantuan sembako atau tunai secara rutin kepada mantan warga binaan minimal sampai akhir tahun 2020 atau hingga masa pandemi ini berakhir. Kartu pra kerja seharusnya bisa diakses juga oleh mantan warga binaan dengan syarat yang seyogyanya mudah dipenuhi oleh mantan warga binaan,” pungkas Ibu Endah.

 

Reporter dan Penulis: Vira
Editor: Nova