Nasional, Journal367 — Kabar penundaan hingga pembatalan kebijakan vaksinasi berbayar yang semula akan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk dan direncanakan sudah mulai berjalan sejak 12 Juli kemarin menuai beragam respon positif dan apresiasi dari berbagai pihak. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk kepedulian Presiden Joko Widodo dalam mendengarkan aspirasi masyarakat.

Di masa kritis seperti ini, kebijakan vaksinasi berbayar yang sebelumnya telah dirancang pemerintah dinilai akan semakin mempersulit masyarakat. Saran dan kritikan yang ditujukan kepada pemerintah datang silih berganti dari berbagai pihak sejak diumumkannya kabar tersebut. Mulai dari masyarakat, buruh, pengamat, lembaga konsumen, hingga DPR RI.

“Penting bahwa setiap warga negara memiliki kemungkinan yang sama untuk mendapatkan akses, dan pembayaran apapun dapat menimbulkan masalah etika dan akses,” ujar Ann, Kepala Unit Program Imunisasi WHO, sebagaimana dilansir dari Kompas.com

Ann menuturkan, Indonesia bisa mengakses lebih banyak vaksin gratis dari kerja sama internasional seperti Covax Facility, alih-alih memungut pembayaran dari vaksin Covid-19 yang justru akan memberatkan masyarakat.

Pada mulanya, layanan vaksinasi individu/berbayar ini akan tersedia di 8 klinik Kimia Farma yang tersebar di beberapa kota di antaranya Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bali. Namun, usai menerima banyak masukan dan respon masyarakat yang mayoritas menginginkan vaksinasi tetap diberikan secara gratis, pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada akhirnya mengumumkan penundaan hingga pembatalan kebijakan vaksinasi berbayar.

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Presiden sebelumnya,” jelas Pramono Anung sebagaimana dikutip dari Kompas.com

Sumber:

Kompas.com

CNN Indonesia

Tribun News

Reporter          : Rahma

Editor              : Dian