Journal367– Dunia maya dihebohkan dengan viralnya kematian seorang mahasiswa pasca mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar (Diklatsar) Menwa Universitas Sebelas Maret (UNS) pada (23/10) lalu. Hashtag #JusticeForGilang pun sempat trending di Twitter.

Gilang diduga menjadi korban kekerasan seniornya pada saat melaksanakan Diksar Menwa UNS (23/10). Pasca insiden tersebut, pihak kampus pun membentuk tim evaluasi yang terdiri dari dosen beberapa fakultas untuk menyelidiki dan mengevaluasi jalannya Diksar Menwa tersebut.

Dilansir dari Tribunnews.com, ditemukan fakta adanya kekerasan yang terjadi kepada Gilang pada saat mengikuti Diksar Menwa tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak dari hasil hasil autopsi jenazah Gilang sehingga pihak kampus memutuskan untuk membekukan segala kegiatan UKM Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 UNS sampai kasusnya menemukan titik terang.

Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa UNS dan aliansi Mahasiswa UNS turun tangan menindaklanjuti keputusan pihak kampus. Mereka tak puas hanya dengan membekukan UKM Korps Mahasiswa tersebut dan menuntut agar Menwa segera dibubarkan. Aliansi mahasiswa bahkan menuntut hal tersebut di depan gedung kantor pusat UNS.

Maraknya pemberitaan mengenai insiden yang diidentifikasi sebagai bentuk ‘kekerasaan’ hingga menimbulkan korban jiwa tersebut nyatanya menimbulkan banyak pertanyaan hingga memicu munculnya stigma buruk khalayak ramai terkait esensi dari sistem organisasi UKM Resimen Mahasiswa (Menwa) ini.

Adam Jati, selaku Komandan Kompi (Danki) UKM Menwa Poltekesos Bandung memberikan pandangannya, “Berita yang sedang happening itu sungguh sangat disayangkan ya atas tindakan oknum, karena saat ini kita (UKM Menwa) di bawah Konas Menwa sudah dilatih untuk menjalankan organisasi ini dengan batasan-batasan yang sangat tegas, maksudnya Menwa itu sudah tidak identik lagi dengan kekerasan baik itu fisik atau apapun.” Jelasnya saat diwawancara via telewicara pada Selasa (2/11).

Namun, memang tidak dapat dipungkiri, pemberitaan yang cukup krusial itu menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat khususnya para mahasiswa terhadap organisasi yang identik dengan pendidikan semimiliter ini yang dianggap memiliki sistem organisasi yang ‘keras’ dan dinilai semakin berlebihan.

Adam juga menyayangkan tindakan oknum yang dianggap sudah melanggar integritas dari Menwa itu sendiri, “Esensi keberadaan UKM Menwa itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah, karena yang membentuk Menwa adalah negara dan dikelola oleh negara. Yang melakukan hal tersebut dan membuat heboh di media massa adalah oknum, karena Menwa sudah tegas melarang segala bentuk kekerasan. Karena kita menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan tinggi. Bahkan, saat ini Menwa diatur dalam UU PSBN No. 23 Tahun 2019, yang menekankan bahwa Resimen Mahasiswa adalah komponen pendukung pertahanan negara.” ungkapnya.

Dia juga menambahkan bahwa di Poltekesos sendiri, UKM Menwa bermitra dan berhubungan baik dengan UKM dan OKM internal kampus serta dalam melaksanakan setiap kegiatan selalu berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Skomenwa Jabar sebagai wasdal, pembina dan alumni serta pastinya dengan menjunjung tinggi segala bentuk peraturan yang ada.

“Untuk sekarang, marilah kita berdoa untuk rekan kita dan semoga kasus ini segera menemukan titik terangnya. Terlepas dari apa yang telah terjadi dan kebenaran yang nantinya terungkap, mari kita dukung pihak yang sedang bertugas agar dapat menuntaskan kasus ini dengan sebaik-baiknya.” pungkasnya.

 

Reporter: Ellya dan Rahma

Editor: Dian