Poltekesos, Journal367 – Setelah melaksanakan sidang verifikasi data yang menimbulkan polemik beberapa waktu lalu serta resmi menetapkan pasangan tunggal Fauzi Mahedi sebagai capres dan Mokhamad Fadlillah sebagai cawapres, Lembaga Pemilu Raya Mahasiswa (LPRM) dan Badan Pengawas Pemilu Raya Mahasiswa (Bawasluma) dengan bersikukuh tetap melanjutkan rangkaian kegiatan PEMIRA ke tahap kampanye yang akan dilaksanakan dari tanggal 17-26 November 2021.

Zikri Maulana selaku Ketua Umum Bawasluma mengemukakan bahwa hasil keputusan yang disepakati bersama saat pelaksanaan sidang verifikasi data pada Selasa (16/11) memang menyatakan dengan tegas bahwa bakal pasangan capresma dan cawapresma nomor urut 02 resmi didiskualifikasi, artinya hanya ada calon pasangan tunggal yang akan melaju pada rangkaian kegiatan PEMIRA selanjutnya.

Diketahui, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pasangan capresma dan cawapresma terkait rentang waktu, alat kelengkapan dan bentuk kampanye yang seluruhnya telah tercantum dalam Peraturan Lembaga Pemilu Raya Mahasiswa No. 1 Tahun 2021.

Diharapkan masa kampanye dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka meminta dukungan kepada mahasiswa dalam pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada Senin (29/11). Sebelum akhirnya memasuki penetapan secara resmi bakal pasangan Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa.

Faris Fauzan, selaku Ketua Umum LPRM menjelaskan poin-poin penting mengenai bentuk kampanye yang diperbolehkan, diantaranya adalah isi atau muatan dari materi kampanye baik berupa poster/pamflet juga unjuk suara permintaan dukungan kepada mahasiswa. Penting untuk paslon (pasangan calon) presma dan wapresma memahami bentuk muatan materi kampanye tersebut untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran yang tidak diinginkan. Menurut penuturan Faris, meminta dukungan kepada mahasiswa secara verbal termasuk salah satu bentuk kampanye.

Di samping itu, dalam memasuki tahun kedua pelaksanaan PEMIRA secara daring, Bawasluma sebagai badan yang mengawasi jalannya arah gerak PEMIRA telah merancang dan menetapkan bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang tidak boleh dilakukan serta sanksi yang akan diterima paslon presma dan wapresma jika terindikasi melakukan pelanggaran.

Dalam hal ini bentuk pelanggaran terbagi ke dalam dua bagian, yakni pelanggaran ringan dan pelanggaran berat yang mana masing-masing pelanggaran memiliki jenis sanksi yang berbeda mulai dari peringatan hingga diskualifikasi.

Zikri membeberkan salah satu poin penting dalam pelaksanaan masa kampanye, yakni aturan rentang waktu kampanye yang dapat memicu munculnya pelanggaran, “Yang termasuk ke dalam pelanggaran adalah ketika paslon melakukan kampanye melebihi waktu yang telah ditentukan, jika melakukan kampanye sebelum waktu yang ditentukan itu masih sah-sah saja.” Jelasnya saat diwawancari via Zoom Meeting pada Rabu (17/11).

 

Selain itu, terdapat aturan lain yang penting untuk dipahami ketika melakukan kampanye, yakni penginformasian atau pelaporan kepada pihak panitia ketika mengunggah media kampanye yang dapat menjadi pemicu munculnya pelanggaran. “Ketika paslon tidak menginformasikan kepada LPRM selambat-lambatnya dua hari sejak media kampanye dipublikasikan maka termasuk ke dalam pelanggaran, jika masih dalam jangka waktu satu hari itu masih sah dan tidak disebut pelanggaran.” ungkap Zikri.

Baik dari pihak LPRM maupun Bawasluma, keduanya sama-sama mengharapkan terbentuknya dinamika penyelenggaran PEMIRA yang sehat dan demokratis serta berlandaskan asas keadilan. Diharapkan tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran selama masa kampanye ini dan pihak Bawasluma pun secara tegas akan menyikapi bentuk pelanggaran yang terjadi.

Reporter: Rahmawati Rukman Putri

Editor: Dian Choirunisa