Poltekesos, Journal367 — Lembaga Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung telah mengeluarkan surat edaran perkuliahan semester genap (20/12) yang akan kembali dilaksanakan dengan sistem daring (dalam jaringan), sontak hal tersebut menuai tanggapan dari mahasiswa.

Franco Felliciano, mahasiswa tingkat dua Program Studi Pekerjaan Sosial mengungkapkan pengalamannya saat kuliah daring selama dua tahun, “Tentunya banyak perubahan, yang tadinya mahasiswa terbiasa menuntut ilmu secara tatap muka, dengan situasi pandemi ini mahasiswa dituntut belajar secara daring untuk menghindari risiko yang akan terjadi. Namun dalam pelaksanannya, mahasiswa dan dosen juga mengalami banyak kendala seperti gangguan jaringan, penyampaian, dan penyerapan materi kuliah,” ungkapnya saat diwawancarai pada Senin (3/1).

Selama perkuliahan daring dilaksanakan, banyak mahasiswa yang mulai merasa jenuh. Selain itu, kurangnya interaksi dengan rekan kelas maupun organisasi internal kampus secara langsung, jelas menghambat perkembangan mahasiswa untuk aktif dan berkontribusi.

Tentunya diharapkan ada gerakan dari aliansi mahasiswa untuk mempertimbangkan perkuliahan secara luring, “Terkait akankah ada gerakan mahasiswa yang menuntut kuliah luring atau hybrid, belum bisa dipastikan ada  karena perlu dikaji terlebih dahulu. Dari pihak BEM akan coba konsolidasi terkait keinginan mahasiswa. Kami juga mempelajari bagaimana kebijakan perkuliahan luring dan hybrid di Perguruan Tinggi Kedinasan lain. Hal itu akan menjadi pertimbangan untuk kami mengajukan audiensi dengan lembaga.” tutur Franco.

Kendati demikian, Franco turut menyesalkan dengan surat edaran yang telah dikeluarkan tanpa adanya penjelasan mengenai pertimbangan yang jelas dari lembaga, “Seharusnya lembaga mengajak perwakilan dari mahasiswa di dalam rapat tersebut, ada transparansi mengenai landasan dan alasan lembaga membuat kebijakan perkuliahan daring lagi, apakah sudah dipertimbangkan dengan Perguruan Tinggi Kedinasan yang lainnya,” tegas Franco.

Franco juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkonsolidasi dengan Forum Mahasiswa Kedinasan Indonesia (FMKI)  bahwa ada beberapa yang sudah melaksanakan perkuliahan secara hybrid. “Kampus kita kenapa belum? Mungkin itu menjadi pertanyaan besar apakah ada kendala dari lembaga atau kurang pekanya mahasiswa dalam merespon kebijakan-kebijakan lembaga? Disini harus ada transparansi dan kepekaan dari mahasiswa untuk ikut merespon terkait kebijakan dari lembaga,” jelasnya.

Selain itu, muncul pertimbangan baru mengenai sistem perkuliahan yang mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) yang baru-baru ini dikeluarkan dan disetujui oleh 4 kementerian. Franco kembali menegaskan, “Yang harus mahasiswa tahu kalau luring, kampus kita ini kan di bawah kementerian jadi  kita juga harus mengkaji SKB 4 menteri. Disitu sudah ada kebijakan tertulisnya dan akan dikaji lebih lanjut, sehingga kita memiliki landasan yang kuat ketika membawa aspirasi untuk kuliah luring”.

Menyikapi keluarnya SKB 4 menteri mengenai pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 yang memutuskan bahwa pembelajaran bisa dilaksanakan secara hybrid, pihak kampus sampai saat ini masih mempertimbangkan keputusan awal tentang perkuliahan semester genap secara daring dan meminta mahasiswa untuk menunggu informasi lebih lanjut.

 

Reporter : Faizah Indana

Editor : Annisya