Nasional, Journal367 – Konferensi pers dalam meninjau perkembangan terbaru mengenai putusan MA terhadap perkara hukum tanah dan pelanggaran HAM telah dilaksanakan pada Selasa (14/6) di Balai RW 02 Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat, perwakilan LBH Kota Bandung, masyarakat Dago Elos, rekan-rekan media dan aliansi pers mahasiswa. Seluruhnya berkontribusi dan memberikan antusiasme yang tinggi dalam upaya perlawanan warga terhadap putusan yang memerintahkan mereka keluar dari tanahnya sendiri.

“Di tanah ini ada darah saya. Saya tidak akan pernah memberikan tanah ini pada mereka, jangan sampai kita mundur sejengkal pun, jangan takut. Kita upayakan bersama-sama,” tegas salah satu tokoh masyarakat dalam konferensi pers.

Kasus ini berawal dari tiga orang ahli waris warga Belanda dari Keluarga Muller, yakni Heri Hermawan Muller, Dodi Rustendi Muller, dan Pipin Sandepi Muller. Mereka mengaku sebagai pemilik lahan yang ditempati warga atas dasar hak barat atau eigendom verponding yang diberikan oleh kerajaan Belanda pada tahun 1918 ketika masa penjajahan. Selain para ahli waris tersebut, terdapat aktor lain, yakni PT Dago Inti Graha yang mengaku mendapatkan pengalihan hak atas tanah dari ke-3 orang ahli waris tersebut.

Semula, di atas tanah seluas 6,3 hektare itu berdiri Pabrik NV Cement Tegel Fabriek dan Materialen Handel Simoengan atau PT Tegel Semen Handeel Simoengan, tambang pasir, dan kebun-kebun kecil. Kini kondisinya sudah berbeda jauh. Lahan tersebut didominasi oleh rumah-rumah warga RT 01 dan RT 02, RW 02 Dago Elos. Kendati demikian, tidak seluruh warga RW 02 menempati lahan 6,3 hektare yang diklaim keluarga Muller.

Sejatinya hak barat tersebut menjadi bagian dari nasionalisasi tanah bekas Belanda atau setidaknya berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dapat dikonversi menjadi hak milik selambat-lambatnya dua puluh tahun sejak UUPA berlaku. Namun, hingga lebih dari lima puluh tahun, keluarga Muller tidak pernah tercatat melakukan kewajibannya untuk mencatatkan ulang bahkan menelantarkan begitu saja tanpa menduduki secara fisik tanah tersebut yang hingga kini dijadikan sebagai sumber penghidupan tempat tinggal oleh warga Kampung Dago Elos.

Pada tahun 2020 silam, saat warga sedang berjuang dalam era pandemi Covid-19, kabar kemenangan sempat menyebar dengan dikeluarkannya Putusan Kasasi Nomor 934.K/Pdt/2019. Dalam putusan tersebut, hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa eigendom verponding atas nama George Henrik Muller sudah berakhir karena tidak dikonversi paling lambat tanggal 24 September 1980.

Menanggapi putusan kasasi tersebut, warga mengupayakan tindakan pendaftaran tanah kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Bandung terhitung sejak 21 Januari 2021. Namun, hingga saat ini belum ditanggapi oleh kantor BPN Kota Bandung.

Selang satu tahun lebih tidak direspon oleh kantor BPN Kota Bandung, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 yang sebelumnya telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh pihak Heri Muller. Namun, keadaan berbalik dengan adanya putusan peninjauan kembali tersebut mengabulkan gugatan pihak keluarga Muller yang sebelumnya di dalam kasasi ditolak gugatan tersebut.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 109/PK/Pdt/2022 menetapkan Heri Hermawan Muller cs berhak atas kepemilikan objek tanah eigendom verponding seluas 6,3 hektare. Melalui putusan tersebut pengadilan menetapkan bahwa pihak Heri Muller cs berhak mengajukan permohonan hak untuk sertifikasi objek tanah  tersebut.

Terlihat kontras perbedaan antara Putusan Peninjauan Kembali dengan Putusan Kasasi sebelumnya yang akhirnya membuat warga geram. Salah satu poin dalam Putusan Peninjauan Kembali yang dinilai bermasalah adalah majelis hakim menilai bahwa warga Kampung Dago Elos melalukan perbuatan “melanggar hukum” karena menguasai objek sangketa eigendom verponding, sedang dalam pertimbangan hakim. Status tanah tersebut telah berakhir dan beralih status menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena tidak pernah diajukan pembaharuan hak hingga batas yang telah ditentukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat.

Putusan tersebut sangat menampar warga Dago Elos. Melahirkan kekecewaan yang amat mendalam sehingga menutup keran-keran upaya warga dalam mempertahankan reformasi agraria sejati di atas praktik kolonialisme yang mengancam ruang hidup mereka.

 

Reporter : Andina dan Rahma

Editor  : Fitri